UNTUK MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA ; Harus Ada Peningkatan Mutu SDM Canaker

Written by Info Lowongan

Wednesday, 15 August 2007

sumber: www.kr.co.id/15 August 2007, Ekonomi dan Bisnis JAKARTA (KR) - Masalah tenaga kerja di Indonesia saat ini ditandai dua hal, yakni kesenjangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan pengguna jasa (industri). Kesenjangan ini mengakibatkan banyak calon tenaga kerja (canaker) yang tidak dapat diterima di sejumlah industri, meskipun mereka telah mengikuti pendidikan maupun pelatihan. “Itu terjadi karena mismatch antara kualifikasi yang dimiliki tenaga kerja dan yang dibutuhkan industri. Selain itu terjadi kesenjangan antara supply dan demand. Bahkan, sekarang ini jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia,” kata Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurahman kepada wartawan di Jakarta, kemarin.  Menurutnya, kedua faktor tersebut memicu peningkatan angka pengangguran, terutama yang bersifat terbuka yang saat ini mencapai 10 juta orang. Untuk mengatasinya, tutur Sumarna, harus ada peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar maupun perluasan kesempatan kerja.  Upaya peningkatan mutu SDM terutama tenaga kerja, lanjut Sumarna, ditempuh melalui pengembangan sistem Diklat berbasis kompetensi. Sistem itu diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2004.  Dalam sistem ini, terdapat tiga subsistem, yakni Standar Kompetensi, Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi, dan Sertifikasi Kompetensi Kerja atau Sertifikasi Profesi. “UU ini mengamanatkan BNSP sebagai pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja,” jelasnya.  Menurutnya, Sertifikasi Profesi adalah proses pemberian sertifikat profesi melalui uji kompetensi. Dengan proses ini, kualitas tenaga kerja dijamin sesuai dengan kebutuhan industri. “Upaya peningkatan kesempatan kerja saat ini diarahkan pada kesempatan kerja di luar negeri,” tambah Sumarna.  Selama ini, Indonesia banyak mengirim TKI nonformal, seperti pembantu rumah tangga. Padahal, permintaan TKI formal cukup besar, misalnya untuk tenaga las maupun perawat dan operator industri. Namun, Indonesia belum mampu memenuhi permintaan itu secara optimal karena belum mempunyai lembaga sertifikasi profesi yang diakui secara internasional.  Meski demikian, tutur Sumarna, BNSP turut aktif dalam proses perundingan kesetaraan di kawasan ASEAN untuk beberapa bidang profesi yang diatur. Antara lain engineering, akuntansi, surveyor, keperawatan, dan arsitektur. Selain itu, Kadin Indonesia bersama Depnakertrans serta Depdiknas juga mendorong pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi melalui program ‘3 in 1’, yaitu keterpaduan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan.  Untuk mendorong program itu, lembaga pelatihan dan kursus, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas memberikan hibah melalui Kursus Para Profesi. Bahkan, Ditjen Binalattas Depnakertrans juga menyalurkan hibah bagi lembaga pelatihan dan BNSP menyediakan hibah untuk sertifikasi 10 ribu tenaga kerja. (Ful)-g

 

< Prev		Next >