Hubungan Karyawan-Pengusaha Belum Harmonis

Written by Info Lowongan

Friday, 23 June 2006

JAKARTA (Suara Karya): Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan. Menteri Tanaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno, mengatakan, itu dilakukan untuk meningkatkan mutu aparatur, agar bisa mengantisipasi permasalahan yang muncul di lapangan,Antara lain untuk mengikis kenyataan bahwa perselisihan hubungan industrial dan PHK masih sering terjadi, yang menunjukkan kualitas hubungan industrial belum berjalan harmonis. Selain itu pengawasan terhadap perusahaan di Indonesia dinilai masih lemah karena jumlah pengawas yang kurang memadai. Materi diklat antara lain pemantapan pengawas ketenagakerjaan, perantara hubungan industrial, serta penggerak swadaya masyarakat ini, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.  Melalui diklat kepemimpinan ini tingkat IV ini, diharapkan aparatur kelak mampu mengatasi segala permasalahan manajerial di tingkat pelaksana program.  Pasalnya, Mennakertrans memaparkan, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian masih banyak menyimpan permasalahan yang memerlukan pemecahan. Di antaranya, meningkatnya pengangguran dari tahun ke tahun, ketertinggalan kualitas angkatan kerja Indonesia dibanding negara-negara di kawasan ASEAN, masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja karena rendahnya pertumbuhan lapangan kerja baru.  Untuk mengatasi semua permasalahan itu, Mennakertrans menyebutkan, pihaknya telah merumuskan langkah-langkah strategis melalui program, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan pengembangan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pengembangan wilayah tertinggal, serta pengembangan wilayah perbatasan.  Dari sisi ketenagakerjaan, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja memadai. Sehingga, mampu mengurangi pengangguran terbuka, dari 9,5 persen di tahun 2003 menjadi 5,1 persen di tahun 2009 mendatang. Selain itu, mampu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan maupun pembangunan daerah, dengan upaya menurunkan penduduk miskin dari 16.6 persen pada tahun 2004 menjadi 8.2 persen di tahun 2009.  Karenanya, ujar Mennakertrans, guna mendukung kebijakan dan langkah-langkah strategis itu, sangat diperlukan aparatur yang tepat dan kompeten di bidangnya. Demi memperoleh hasil yang maksimal, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan kediklatan, serta mengacu pada efisiensi dan efektifitas diklat, maka diklat kepemimpinan ini telah didesain berbasis kompetensi (competency base training). "Artinya, semua diklat tersebut telah mengacu pada rancang bangun sasaran standar kualitas kompetensi jabatan, yang diarahkan pada pencapaian standar kriteria unjuk kerja yang ditetapkan," jelas Mennakertrans. (Budi Seno) Sumber:www.suarakarya-online.com/Kamis, 22 Juni 2006

Last Updated ( Friday, 23 June 2006 )

 

< Prev		Next >