| Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja |
|
|
|
| Written by Info Lowongan | |
| Thursday, 09 March 2006 | |
|
Penulis Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. SALAH satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan nasional adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri Dari penyelenggaraan bursa kerja yang dilaksanakan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan, perluang kerja yang ditawarkan tidak bisa diisi oleh pencari kerja karena tidak memenuhi kualifikasi. Padahal, bursa kerja diperuntukkan untuk lulusan SMU dan perguruan tinggi atau yang sederajat. Berdasarkan Sakernas tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 206,2 juta orang dengan jumlah angkatan kerja sebesar 98,81 juta orang. Angkatan kerja tersebut masih didominasi tingkat pendidikan yang rendah yaitu, SD ke bawah sebesar 59,1%, SLTP 17,05%, SLTA 18,97%, Akademi D-I/D-3 2,27%, dan perguruan tinggi sebesar 2,70%. Sebagai perbandingan di negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina, angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi sudah di atas 10%. Kualitas SDM kita yang rendah juga tercermin makin merosotnya ranking HDI di posisi 102 pada tahun 2001. Sementara Malaysia, Thailand, dan Filipina masing-masing di posisi 56, 66, dan 70. Demikian juga hasil survei Political and Ekonomic Risk Consultancy (PERC) tahun 2001 yang menunjukkan rendahnya kualitas sistem pendidikan kita dibandingkan dengan 12 negara Asia. Indonesia menduduki ranking paling bawah yaitu ranking 12 di negara Asia. Permasalahan rendahnya kualitas tenaga kerja juga tercermin pada TKI yang bekerja di luar negeri, di mana 70% TKI masih bekerja pada jabatan berketerampilan rendah (unskilled worker) seperti pembantu rumah tangga. Di samping karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, juga karena kurangnya penguasaan bahasa, budaya, dan adat istiadat di negara tujuan. Hal tersebut telah mengakibatkan TKI kita kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain seperti Filipina, Sri langka, dan Bangladesh. Sedangkan untuk tenaga kerja terampil (skilled worker) hanya sekitar 30% yaitu pada pekerjaan seperti operator mesin pabrik, tenaga perawat, dan lain-lain. Hal ini disebabkan belum tersedianya dalam jumlah yang cukup dengan kualitas seperti yang dibutuhkan oleh pengguna jasa di luar negeri. Belum lagi permasalahan TKI ilegal yang saat ini menjadi sorotan akibat akan diberlakukannya hukum cambuk tenaga kerja ilegal di negara Malaysia. Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,4% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB tahun 2000 sebesar 4,8%. Meskipun relatif lebih baik dari negara-negara tetangga, tingkat pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi ketenagakerjaan juga belum banyak menyerap tenaga kerja yang tersedia. Jumlah penganggur terbuka tahun 2001 diperkirakan sebesar 8,01% juta orang dan setengah penganggur sebesar 27,73 juta orang. Sehingga yang menjadi perhatian pemerintah adalah 35,74 juta orang. Sejak tahun 2002 sesungguhnya perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat pertumbuhan menjadi 4% sampai dengan 5% per tahun. Yang berarti sekira 2 juta tenaga kerja bisa diserap dari berbagai sektor ekonomi. Stabilitas perekonomian juga bisa dilihat dari kenaikan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mencapai 740 poin pada tahun 2004. Ini IHSG tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Jakarta. Sedang nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing mencapai stabilitas yang memberi kepastian kepada ongkos produksi barang-barang ekspor. Nilai tukar rupiah stabil pada kisaran Rp 8.000,00 per dolar AS. Sedang Bank Indonesia secara bertahap menurunkan suku bunga SBI, untuk medorong turunnya suku bunga pinjaman perbankan dan mendorong para pemodal untuk melakukan investasi di sektor yang produktif seperti barang dan jasa. Menghadapi perdagangan bebas, persaingan akan semakin meningkat. Perdagangan dalam hal ini dapat berarti perdagangan barang dan perdagangan jasa. Sehubungan dengan perdagangan jasa ini maka tidak terlepas dari peranan tenaga kerja yang menghasilkan jasa tersebut. Apakah jasa produksi, jasa pelayanan, dan lain sebagainya. Menjadi keprihatinan bagi kita semua permasalahannya dalam kualitas tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah. Selanjutnya berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja, maka pada tahun 2002 UMR/UMP secara nasional meningkat rata-rata sebesar 27,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Yaitu dari rata-rata UMR/UMP nasional sebesar Rp 307.173 untuk tahun 2000 menjadi Rp 364.071. Walaupun terjadi kenaikan UMR/UMP nasional masih di bawah KHM sekitar 84,47%. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercermin dari laju pertumbuhan UMR/UMP yang semakin tinggi. Dari permasalahan tersebut, dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan formal dan pelatihan serta masyarakat sebagai pedoman dalam meningkatkan daya saing SDM agar dapat bersaing di era pasar bebas. Hal ini mengingat cukup banyak pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan kurang memperhatikan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Sehingga relatif banyak tenaga kerja yang belum siap untuk terjun ke dunia kerja. Fenomena abad 21 telah menyebabkan terjadinya perubahan pada dunia kerja yang mengarah kepada sistem pengembangan SDM yang bersifat profesionalisme. Karena dunia usaha harus berkompetisi, maka pasar kerja juga semakin ketat. Sehingga dunia kerja membutuhkan kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan dan siakp perilaku. Kebutuhan dunia usaha akan komponen kompetensi tersebut juga didukung dengan hasil studi JICA tahun 1996 tentang Engineering Manpower Development Plannning, yang salah satu hasilnya, bahwa dari komponen kompetensi, maka sikap (attitude) angkatan kerja lulusan perguruan tinggi menduduki ranking pertama dalam seleksi penerimaan pekerja dunia usaha. Sehubungan dengan itu, maka perlu kebijakan dari dunia pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan kurikulumnya. Dalam perubahan dunia kerja tersebut diperlukan pembaharuan pelatihan sebagai terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi dan manajemen, melalui pelatihan cepat yang ditunjang dengan keunggulan teknologi dan motivasi lainnya. Karena pembaharuan pelatihan cepat memerlukan anggaran yang cukup besar, maka diperlukan partisipasi yang lebih besar dari pihak swasta dalam bentuk investasi pelatihan guna memacu percepatan peningkatan keterampilan tenaga kerja dalam mengimbangi laju teknologi. Fenomena yang telah saya uraikan tersebut perlu juga diikuti dengan perubahan perilaku dan peningkatan keterampilan kerja. Yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Dengan kata lain upaya yang diperlukan dalam rangka reformasi pelatihan perlu diimplementasikan secara nasional. Lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk ke pasar kerja, harus memperhatikan proses mendidik untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi di masyarakat. Menghadapi era pasar global dunia pendidikan harus banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan dunia kerja. Sehingga para lulusan perguruan tinggi diharapkan mempunyai daya saing yang tinggi.*** |
|
| Last Updated ( Monday, 13 March 2006 ) |
| < Prev | Next > |
|---|