Pemerintah Heran Demo Berlanjut

Written by Info Lowongan

Thursday, 04 May 2006

Gus Dur, "Agar tak Berlarut, Harus Ada Kompromi Politik" JAKARTA,  (PR).-Pemerintah heran demonstrasi buruh menolak revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan terus  berlanjut, meski pemerintah telah menarik draf terakhir revisi yang mencemaskan mereka.  Menperin Fahmi Idris usai berdialog dengan Dinas Perindustrian Provinsi, di Jakarta, Rabu  menyatakan keheranan dan keprihatinannya atas demonstrasi buruh hari ini yang lebih  agresif dan merusak dibandingkan 1 Mei 2006 lalu. "Presiden sendiri yang mengatakan bahwa draf yang merisaukan itu ditarik, jadi  mulai dari titik nol, dan ditunjuk pihak ketiga untuk melakukannya (revisi UU Ketenagakerjaan). Kurang apa lagi dan mau gimana lagi komitmen, itu sudah paling  puncak, dan melarang orang revisi `nggak` boleh," ujar Fahmi. Ia mengatakan revisi UU itu diperkenankan, karena Indonesia memiliki Mahkamah  Konstitusi (MK) yang juga bertugas untuk merevisi UU. Bahkan kata dia, UUD 1945 saja telah  direvisi dan diamandemen. "Jadi Merevisi UU itu boleh bin boleh," katanya. Lebih jauh ia mengatakan belum tahu berapa kerugian yang dialami dunia usaha akibat  aksi demonstrasi, kemarin. Namun, kata dia, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia  (Apindo) demonstrasi buruh 1 Mei 2006 telah menyebabkan kerugian sebesar Rp 840 miliar  sampai Rp 850 miliar. Kerugian terbesar dialami sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), terutama di  garmen, serta industri plastik seperti pembuatan biji plastik. Menurutnya, meskipun  demonstrasi buruh 3 Mei 2006 yang berpusat di Semanggi dan Gedung MPR/DPR, namun dampaknya  merambah ke banyak hal, karena misalnya di Cikupa, Tangerang, terjadi aksi `sweeeping` yang  menimbulkan kemacetan. Menanggapi kondisi itu, Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan,  mesti ada kompromi politik agar persoalan tidak berlarut. "Jadi harus ada negosiasi  antara buruh, pengusaha dan pemerintah," kata Gus Dur usai menerima kunjungan  Presiden Liberal Internasional Lord Alderdice dan rombongan di kantor DPP PKB, Kalibata,  Jakarta, Rabu (3/5). Lebih lanjut Ketua Umum Dewan Syuro PKB itu menyatakan, pihaknya telah menyampaikan  kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno bahwa PKB mengambil posisi mendukung keberadaan uang pesangon bagi pekerja tetap dipertahankan. Tripartit direvisi Selain itu, katanya, perlu dilakukan revisi terhadap komisi tripartit yang sekarang  teridri dari 40 persen pemerintah, 40 persen pengusaha dan 20 persen pekerja. Komposisi  seperti itu, menurut Gus Dur, membuka ruang bagi terjadinya praktik kolusi. Soal revisi UU Naker, Gus Dur berpendapat hal itu tak perlu dilakukan karena menurutnya  UU tersebut sudah bagus, hanya saja dalam pelaksanaannya perlu terus dilakukan negosiasi.  Jika pemerintah tetap berupaya merivisi UU itu dan membawanya ke DPR, Gus Dur mengingatkan  bahwa pemerintah akan menanggung akibatnya. Sementara itu Menakertrans Erman Suparno menegaskan, pemerintah akan tetap melanjutkan  pengkajian dan pembahasan revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) melalui forum  Tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja). Usai mengikuti pembukaan Rapat Kerja  Departemen Perindustrian di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, Menakertrans membantah jika  langkah tersebut dianggap mengabaikan aspirasi para buruh. "Kita harus menempatkan secara proporsional bahwa secara institusional Tripartit  sudah terbentuk, yakni ada serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah," katanya. Ditegaskannya pula forum itu juga sudah sepakat untuk mengkaji kembali UUK pada 19  Januari lalu, yang artinya UUK masih menyimpan sejumlah permasalahan yang perlu  disempurnakan lagi. Namun demikian, Erman mengatakan, apapun bentuk penyempurnaan itu  tetap harus mengadopsi aspirasi para buruh. (A-84/dtc)*** Sumber:pikiran-rakyat.com

 

< Prev		Next >